iklan banner

Fraksi PDIP Tolak Setujui APBD-P Untuk Pembayaran Lahan

26 Agustus 2019

Fraksi PDIP Novie Paulus dan Ketua DPRD Minut Berty Kapojos

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 Kabupaten Minahasa Utara (Minut)  oleh dua lembaga legislatif dan eksekutif masih terus bergulir.

Pasalnya sampai pada hari ini, Senin (26/8/19) masih terjadi penundaan pelaksanaan penetapan APBD-P 2019. Hal ini dikarenakan tidak disetujuinya pembayaran lahan area kantor Bupati oleh DPRD Minut.

 

Anggota DPRD Minut fraksi PDI P Novie Paulus tegaskan tidak menyetujui APBD-P senilai Rp 30 miliar untuk pembayaran lahan karena menurut data yang ada, lahan tersebut sudah pernah dibayarkan.

"Saat ini kami masih menelusuri dan mencari bukti - bukti lahan di Dinas mana saja yang sudah terbayarkan dan mana yang belum terbayarkan," tegas Paulus.

Paulus menilai, anggran pembayaran lahan senilai Rp 30 miliar terlalu besar. Ini akan berimbas pada SKPD lain yang lebih membutuhkan.

 

Sementara itu Ketua DPRD Minut Berty Kapojos menjelaskan, pihak legislatif bukan tidak menyetujui usulan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pembayaran lahan, karena semua untuk pembangunan Minahasa Utara namun semua harus sesuai dengan peraturan yang ada.

"Sudah ada bukti kwitansi pembayaran lahan dan jika dibeli oleh pemerintah tidak perlu adanya akte jual beli. Jika ada lahan yang memang belum terbayarkan kami mengusulkan agar dianggarkan pada APBD induk tahun 2020 nanti" tutur Kapojos usai mengikuti pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar).

(Jap)

Fraksi PDIP Tolak Setujui APBD-P Untuk Pembayaran Lahan
iklan banner

Fraksi PDIP Tolak Setujui APBD-P Untuk Pembayaran Lahan

26 Agustus 2019

Fraksi PDIP Novie Paulus dan Ketua DPRD Minut Berty Kapojos

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 Kabupaten Minahasa Utara (Minut)  oleh dua lembaga legislatif dan eksekutif masih terus bergulir.

Pasalnya sampai pada hari ini, Senin (26/8/19) masih terjadi penundaan pelaksanaan penetapan APBD-P 2019. Hal ini dikarenakan tidak disetujuinya pembayaran lahan area kantor Bupati oleh DPRD Minut.

 

Anggota DPRD Minut fraksi PDI P Novie Paulus tegaskan tidak menyetujui APBD-P senilai Rp 30 miliar untuk pembayaran lahan karena menurut data yang ada, lahan tersebut sudah pernah dibayarkan.

"Saat ini kami masih menelusuri dan mencari bukti - bukti lahan di Dinas mana saja yang sudah terbayarkan dan mana yang belum terbayarkan," tegas Paulus.

Paulus menilai, anggran pembayaran lahan senilai Rp 30 miliar terlalu besar. Ini akan berimbas pada SKPD lain yang lebih membutuhkan.

 

Sementara itu Ketua DPRD Minut Berty Kapojos menjelaskan, pihak legislatif bukan tidak menyetujui usulan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pembayaran lahan, karena semua untuk pembangunan Minahasa Utara namun semua harus sesuai dengan peraturan yang ada.

"Sudah ada bukti kwitansi pembayaran lahan dan jika dibeli oleh pemerintah tidak perlu adanya akte jual beli. Jika ada lahan yang memang belum terbayarkan kami mengusulkan agar dianggarkan pada APBD induk tahun 2020 nanti" tutur Kapojos usai mengikuti pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar).

(Jap)

Fraksi PDIP Tolak Setujui APBD-P Untuk Pembayaran Lahan
iklan banner

Fraksi PDIP Tolak Setujui APBD-P Untuk Pembayaran Lahan

26 Agustus 2019

Fraksi PDIP Novie Paulus dan Ketua DPRD Minut Berty Kapojos

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 Kabupaten Minahasa Utara (Minut)  oleh dua lembaga legislatif dan eksekutif masih terus bergulir.

Pasalnya sampai pada hari ini, Senin (26/8/19) masih terjadi penundaan pelaksanaan penetapan APBD-P 2019. Hal ini dikarenakan tidak disetujuinya pembayaran lahan area kantor Bupati oleh DPRD Minut.

 

Anggota DPRD Minut fraksi PDI P Novie Paulus tegaskan tidak menyetujui APBD-P senilai Rp 30 miliar untuk pembayaran lahan karena menurut data yang ada, lahan tersebut sudah pernah dibayarkan.

"Saat ini kami masih menelusuri dan mencari bukti - bukti lahan di Dinas mana saja yang sudah terbayarkan dan mana yang belum terbayarkan," tegas Paulus.

Paulus menilai, anggran pembayaran lahan senilai Rp 30 miliar terlalu besar. Ini akan berimbas pada SKPD lain yang lebih membutuhkan.

 

Sementara itu Ketua DPRD Minut Berty Kapojos menjelaskan, pihak legislatif bukan tidak menyetujui usulan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pembayaran lahan, karena semua untuk pembangunan Minahasa Utara namun semua harus sesuai dengan peraturan yang ada.

"Sudah ada bukti kwitansi pembayaran lahan dan jika dibeli oleh pemerintah tidak perlu adanya akte jual beli. Jika ada lahan yang memang belum terbayarkan kami mengusulkan agar dianggarkan pada APBD induk tahun 2020 nanti" tutur Kapojos usai mengikuti pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar).

(Jap)

Fraksi PDIP Tolak Setujui APBD-P Untuk Pembayaran Lahan
iklan banner

Fraksi PDIP Tolak Setujui APBD-P Untuk Pembayaran Lahan

26 Agustus 2019

Fraksi PDIP Novie Paulus dan Ketua DPRD Minut Berty Kapojos

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 Kabupaten Minahasa Utara (Minut)  oleh dua lembaga legislatif dan eksekutif masih terus bergulir.

Pasalnya sampai pada hari ini, Senin (26/8/19) masih terjadi penundaan pelaksanaan penetapan APBD-P 2019. Hal ini dikarenakan tidak disetujuinya pembayaran lahan area kantor Bupati oleh DPRD Minut.

 

Anggota DPRD Minut fraksi PDI P Novie Paulus tegaskan tidak menyetujui APBD-P senilai Rp 30 miliar untuk pembayaran lahan karena menurut data yang ada, lahan tersebut sudah pernah dibayarkan.

"Saat ini kami masih menelusuri dan mencari bukti - bukti lahan di Dinas mana saja yang sudah terbayarkan dan mana yang belum terbayarkan," tegas Paulus.

Paulus menilai, anggran pembayaran lahan senilai Rp 30 miliar terlalu besar. Ini akan berimbas pada SKPD lain yang lebih membutuhkan.

 

Sementara itu Ketua DPRD Minut Berty Kapojos menjelaskan, pihak legislatif bukan tidak menyetujui usulan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pembayaran lahan, karena semua untuk pembangunan Minahasa Utara namun semua harus sesuai dengan peraturan yang ada.

"Sudah ada bukti kwitansi pembayaran lahan dan jika dibeli oleh pemerintah tidak perlu adanya akte jual beli. Jika ada lahan yang memang belum terbayarkan kami mengusulkan agar dianggarkan pada APBD induk tahun 2020 nanti" tutur Kapojos usai mengikuti pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar).

(Jap)

Fraksi PDIP Tolak Setujui APBD-P Untuk Pembayaran Lahan
iklan banner

Fraksi PDIP Tolak Setujui APBD-P Untuk Pembayaran Lahan

26 Agustus 2019

Fraksi PDIP Novie Paulus dan Ketua DPRD Minut Berty Kapojos

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 Kabupaten Minahasa Utara (Minut)  oleh dua lembaga legislatif dan eksekutif masih terus bergulir.

Pasalnya sampai pada hari ini, Senin (26/8/19) masih terjadi penundaan pelaksanaan penetapan APBD-P 2019. Hal ini dikarenakan tidak disetujuinya pembayaran lahan area kantor Bupati oleh DPRD Minut.

 

Anggota DPRD Minut fraksi PDI P Novie Paulus tegaskan tidak menyetujui APBD-P senilai Rp 30 miliar untuk pembayaran lahan karena menurut data yang ada, lahan tersebut sudah pernah dibayarkan.

"Saat ini kami masih menelusuri dan mencari bukti - bukti lahan di Dinas mana saja yang sudah terbayarkan dan mana yang belum terbayarkan," tegas Paulus.

Paulus menilai, anggran pembayaran lahan senilai Rp 30 miliar terlalu besar. Ini akan berimbas pada SKPD lain yang lebih membutuhkan.

 

Sementara itu Ketua DPRD Minut Berty Kapojos menjelaskan, pihak legislatif bukan tidak menyetujui usulan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk pembayaran lahan, karena semua untuk pembangunan Minahasa Utara namun semua harus sesuai dengan peraturan yang ada.

"Sudah ada bukti kwitansi pembayaran lahan dan jika dibeli oleh pemerintah tidak perlu adanya akte jual beli. Jika ada lahan yang memang belum terbayarkan kami mengusulkan agar dianggarkan pada APBD induk tahun 2020 nanti" tutur Kapojos usai mengikuti pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar).

(Jap)




BERITA UTAMA

BERITA TERKINI

Pengedar Uang Palsu Diamankan Polsek Kauditan
Dimuat pada 18 September 2019

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Selasa (17/9/19) Polsek Kauditan berhasil...


Pemkab Minut Sediakan Penghargaan Kepada Desa Lunas Pajak PBB
Dimuat pada 18 September 2019

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak...


DPRD Gelar Paripurna Pelantikan Dondokambey-Van Bone-Laikun, Pimdekot 2019-2024 Resmi
Dimuat pada 17 September 2019

Manado ( lintassulut.com ) - 
Pucuk pimpinan Ketua DPRD Manado Dra...


Mapala Equil Terima Anggota Penuh, Setelah Orientasi Kenal Medan Di Hutan Ditempuh
Dimuat pada 17 September 2019

Manado ( lintassulut.com ) - 
Usai dilatih teori dan sejumlah...


Pimpinan Dan Anggota Fraksi Diparipurnakan, Pimdekot Segera
Dimuat pada 16 September 2019

Manado (lintassulut.com ) - 
Secara lengkap seluruh anggota DPRD...


Posko Warga Mengadu Besutan Legislator PSI, Terus Mengalir
Dimuat pada 16 September 2019

Manado ( lintassulut.com ) -
Sebanyak 16 aduan warga setelah dibukanya...


Hak Kekebalan Anggota DPRD Disampaikan Di Orientasi, Ini Penyampaian Pemateri
Dimuat pada 15 September 2019

Manado ( lintassulut.com ) - 
Hak imunitas atau disebut hak kekebalan ...


Pernyataan Legislator Perlu Santun, Kini Juga Sudah Milik Seluruh Warga Manado
Dimuat pada 15 September 2019

Manado ( lintassulut.com ) - 
Pemateri dari Badan Pengelola Sumber...


1
...