iklan banner

Imigran di Rudenim Mogok Makan Berujung Opname di RS Advent, Rita Lamusu Minta Perhatian Gubernur

06 Februari 2019

Anggota DPRD Sulut, Rita Lamusu

Manado(lintassulut.com) - Para pencari suaka yang ada di Imigrasi Manado belum lama ini melakukan aksi mogok makan. Ini merupakan bentuk protes karena merasa diperlakukan tidak adil. Alhasil, dua pencari suaka yakni Amira(44) dan Akila(44) harus diopname di Rumah Sakit Advent Manado. Selasa (5/2/2019) malam.

Amira pun menumpahkan keluh kesah menjadi pencari suaka. "20 tahun menjadi tahanan PBB duka ini tak kunjung berakhir," tutur Amira dengan suara pelan. Lanjut Ibu dari tiga orang anak ini, sejak tanggal 1 Februari 2019, PBB telah menghentikan bantuan untuk mereka. Dan sesuai perkataan pihak Imigrasi Manado, para pencari suaka asal Afganistan berkisar 12 orang menjadi tanggung jawab Imigrasi Manado.

Saya saja lahir di Indonesia, bahkan adik-adik saya diberi nama Tahanan PBB dan Tahanan PBB 2. Sungguh tak masuk akal memberikan nama tersebut terhadap adik-adik saya, tapi itulah bentuk ketidaksanggupan seorang ibu dengan keadaan yang diterima sekaligus protes," tutur Yahya. "Dua adik kami yang masih duduk di bangku SD tidak diperbolehkan sekolah lagi. Kami tidak bisa keluar, pintu digembok dari luar," ujar Yahya(19) juga seorang imigran.

Namun disayangkan, justru inilah yang menjadi protes para pencari suaka tersebut, disinyalir mereka diperlakukan seperti tahanan. Dikatakan Ritha Lamusu Manopo saat diwawancarai via ponsel bahwa persoalan tersebut harus di perhatikan oleh pemerintah. "Ini masalah kemanusiaan, pemerintah dalam hal ini gubernur harus memperhatikan. Kan kasian mereka diperlakukan tak layak seperti informasi yang diterima,"tutur yang juga personil Komisi IV Bidang Kesra ini, Rabu (6/2/2019).

Lanjut Lamusu, ini merupakan hubungan antar negara. "Memang sudah pasti ada perjanjian. Bila akhirnya PBB menghentikan bantuannya tapi kita lihat dari sisi kemanusiaannya, tolong di perhatikan dan ditindaklanjuti," ucap Lamusu. Ditambahkannya, sebagai manusia mereka menginginkan perlakukan yang wajar seperti lainnya, walaupun secara sadar mereka pun mengerti situasi dan kondisi saat ini. Kalaupun diberikan pilihan, dirinya bersama keluarga yang lain sangat ingin menjadi Warga Negara Indonesia  (WNI). "Apadaya, informasi yang kami terima sangat berat. Harus 50 tahun tinggal di Indonesia, dan harus memiliki paspor. Kami terbelenggu dan tak berdaya," welas dia. Mereka (pencari suaka asal Afganistan) juga merasa keberatan atas syarat yang diberikan PBB. "Kami bisa ditanggung PBB lagi asal melupakan kejadian 20 tahun silam," kata Yahya, sembari menambahkan bila keadaan serupa pun pernah dialami saat tinggal di Imigrasi Sumbawa beberapa tahun lalu. Dian




BERITA UTAMA

BERITA TERKINI

Hadiri Rakorev, VAP Laporkan Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2018
Dimuat pada 22 Februari 2019

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Bupati Vonnie Anneke Panambunan STh,...


Pisah Sambut Wakapolres Minut, Siagian Katakan Waka Adalah Leher Penopang Kepala
Dimuat pada 22 Februari 2019

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Usai dilaksanakannya Upacara Serah Terima...


DPRD Halmahera Sambangi Pemkab Minut
Dimuat pada 22 Februari 2019

Minahasa Utara (lintassulut.com) -DPRD Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara...


Siska Mangindaan Siapkan Ambulans Gratis Untuk Masyarakat Sulut
Dimuat pada 21 Februari 2019

Manado (lintassulut.com) - Putri mantan Gubernur Sulut AA Mangindaan atau...


RKUD Jadi Trand Topik Di Diskusi KNPI Sulut
Dimuat pada 20 Februari 2019

Manado (lintassulut.com) - Diskusi yang dipimpin oleh Jackson Kumaat yang...


Momen Spesial Tiga Tahun Kepemimpinan, VAP Resmikan Gedung Baru RSUD Walanda Maramis
Dimuat pada 20 Februari 2019

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Momen spesial warnai tiga tahun kepemimpinan...


Rayakan Tiga Tahun Kepemimpinan, VAP Panjatkan Doa Untuk Minut
Dimuat pada 19 Februari 2019

Minahasa Utara (lintassulut.com) -Tepat pada tanggal 17 Februari 2019, Bupati...


Ayub Ali Pertanyakan Anggaran 35M Di Balai Pemukiman Wilayah Sulut
Dimuat pada 19 Februari 2019

Manado (lintassulut.com) - Rapat Debat Pendapat (RDP) Komisi III bersama...


1
...