Breaking News
Lintas Sulut, Manado
Fakta mengagetkan dibeberkan Ketua Forum Informasi Transparansi Anggaran (FITRA) Ismail Amir, pada acara seminar pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di pemerintah Kota Manado, yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Wali Kota Manado, Rabu (14/11/2012).
"Manado ini menuju kebangkrutan," ujar Ismail Amir.
Statement ini disampaikan Amir setelah beberapa data yang dihimpun FITRA menunjukan beberapa fakta yang menguatkan. "Salah satu data pada kami menunjukan bahwa anggaran belanja pegawai di pemerintah Kota Manado membengkak dan melampaui yang terplot pada Dana Alokasi Umum," ungkapnya.
Dari data, ternyata anggaran belanja PNS untuk tahun 2011 sebesar 579 miliar rupiah, jauh lebih besar dari alokasi DAU yang hanya 482 miliar rupiah.
"Akhirnya nombok, dan selisihnya harus diambil dari PAD. Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, maka bisa dipastikan Manado perlahan tapi pasti bangkrut," tutur Amir.
Selain menyoroti masalah pembengkakan biaya belanja pegawai, FITRA juga membeberkan beberapa data penting yang menunjukan masih rendahnya kualitas pengelolaan APBD di pemerintah kota Manado.
"Untuk pertumbuhan PAD saja mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 48 persen menjadi 10,8 persen di tahun 2012," ujar Amir.
Selain itu, dari 899 miliar rupiah APBD kota Manado tahun 2012 yang terkelola dengan baik hanya sekitar 15 persen saja.
"Yang terjadi, untuk belanja modal atau belanja produktif di Manado semisal untuk pendidikan, kesehatan, dan insfrastruktur stagnan dan cenderung fluktuatif. Idealnya, pendapatan makin tinggi harus disertai tingginya belanja produktif atau belanja modal, tetapi ternyata tidak seperti itu," tutur Amir.
Yang terjadi justru, yang diplot secara besar adalah belanja perjalanan dinas pegawai dan pejabat, serta biaya makan dan minum pegawai. "Ini adalah pekerjaan besar bagi Walikota dan Wakil Walikota Manado untuk mampu implementasikan visinya menjadikan Manado kota menyenangkan juga menyentuh untuk ciptakan kualitas pendidikan yang menyenangkan, kualitas pelayanan kesehatan yang menyenangkan, dan kualitas insfrastruktur yang menyenangkan," jelas Amir.
Amir juga mengaku merasakan keanehan karena baru pertama kali dirinya menemaukan di Indonesia ada daerah yang SILPAnya minus.
"Kenyataan tahun 2010 di Manado SILPA di pemerintah kota Manado angkanya minus 2 miliar rupiah. Tentu ini perlu dicek lebih mendalam lagi mengapa ini bisa terjadi," kata Amir.
Selain itu, dengan kondisi pemko Manado dengan jumlah 51 Dinas dan Badan untuk menangani hanya sekaitar 488 ribu jiwa warga Manado, dinilai FITRA menjadi penyumbang terbesar pemborosan anggaran. "Perlu adanya reformasi birokrasi. Kalau perlu jumlah Dinas dan Badan dikurangi," cetus Amir.
FITRA menurut Amir juga melihat potensi ancaman kebangkrutan daerah dipengaruhi beberapa parameter yaitu jika belanja pegawai lebih dari 60 persen, belanja hibah dan bansos tak terkendali, belanja modal atau belanja produktif kualitasnya rendah.
"Jangan sampai bangun jalan, dua tiga tahun mendatang sudah rusak lagi. Tentu ini pemborosan anggaran APBD juga," ujar Amir.
Beberapa poin untuk mengeliminasi potensi kebocoran anggaran juga diberikan FITRA antara lain APBD harus transparan. "Dibuka saja ke publik besaran APBD. Kalau perlu taruh di website supaya masyarakat bisa tahu berapa besar APBD, sehingga bisa ikut melakukan pengawasan," tutur Amir.
Tambahnya, pengelolaan APBD kota Manado sama sekali belum standar. "Dari hasil audit BPK dinilai masih rendah akuntabilitas pengelolaan APBDnya, dimana tahun 2008 dapat WDP, tahun 2009 opini TW, 2010 malah disclaimer, dan 2011 kembali ke posisi TW, tentu ini menjadi tantangan berat bagi wali kota Manado untuk bagaimana menciptakan pola pengelolaan APBD yang juga menyenangkan seperti visi wali kota untuk jadikan Manado kota menyenangkan," jelas Amir.
Akan tetapi Amir menegaskan bahwa target daerah untuk raih WTP pun belum bisa menggambarkan bahwa APBD sudah terkelola dengan baik.
"Meskipun dapat WTP tapi jika tidak memberi dampak positif bagi masyarakat maka tidak ada gunanya," tegasnya.
Untuk itu menurut Amir, tugas walikota pada akhirnya adalah bagaimana menjaga APBD tetap terjaga, terkelola dan tersalur sesuai jalurnya.. "Makanya buatlah kebijakan yang melindungi yang lemah dan bukan untuk memperkaya mereka yang kuat. Ibarat keran, Anggaran untuk warga miskin hanya netes, sedangkan untuk kepentingan lain malah bocor besar," tandas Ismail Amir. (tmc)


Copyright © 2010 - Lintas Sulut. Developed by: Lintas Sulut |RSS Feed |Hubungi Kami |Online: 1 |Hits: 89 / 138907
0 Komentar
Form Komentar Berita