Breaking News
Lintas Sulut, Amurang
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengunaan Anggaran Tahun Anngaran (TA) 2012 oleh Bupati Minahasa Selatan (Minsel) yang sempat tertunda beberapa pecan yang lalu dikarenakan beberapa data dan koreksi yang diminta pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minsel dalam pembahasan dikabarkan telah di rangkumkan pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) dan siap untuk diparipurnakan. Hal tersebut dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Minsel Drs MC Kairupan ketika mintai keterangan menuturkan, hal yang dimintahkan pihak Dekab Minsel terkait data dan koreksi telah kami rampungkan, yang semuanya itu telah berada di Dinas Pengelolah Keuangan Pendapatan Asli Daerah (DPKPAD) Minsel yang siap disodorkan. “Semuanya itu telah kami rampungkan dan siap untuk disodorkan, akan tetapi kami masih menunggu sodoran undangan dari pihak Legislatif dalam hal ini pihak Dekab Minsel, karena merekalah yang merupakan pihak pelaksana,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut Ketua Dekab Minsel Boy Tumiwa, BSc SH ketika dikonfirmasi mengatakan, jangan bicara sudah siap. Jika benar sudah siap dibawah saja kepihak Sekertariat Dewan (Setwan) Minsel agar pihak kami (DPRD, red) akan segera mengeluarkan jadwal edaran agenda Paripurna untuk LPJ Bupati TA 2012. Tapi toh semua data dan koreksi yang kami minta belum juga di serakan ke pihak kami, jadi mengapa berkata sudah siap. “Jangan hanya mengeluarkan perkataan telah siap akan tetapi kenyataanya belum juga siap. Jika masalah pihak kami harus sodorkan undangan itu kami lakukan atas dasar pemasukan data dan koreksi yang dimintakan telah rampung dipenuhi, itu barulah kami mengeluarkan edaran jadwal Paripurna, jika belum pasti undangan seperti yang dimaksud tak akan kami sodorkan,” ungkapnya.
Pernyataan senada juga dikatakan Anggota Dekab Minsel dari Fraksi Pelangi Gino Rumokoy. Dirinya mengatakan, kalau sudah siap, kenapa baru sekarang dikatakan ? Selama Bupati study diluar negeri saat kami menyodorkan undangan untuk melakukan pembahasan bersama mengapa tidak mau datang, koq ketika bupati telah selesai melakukan study di luar negeri, anehnya pihak eksekutif langsung mengatatakan siap, dan jelas saja kami ragukan kesiapanya itu. “Jika dengan gentlemen ketika kami layangkan undang untuk melakukan pembahasan demi melengkapi data-data dan koreksi yang kami perlukan di indahkan oleh pihak eksekutif pastilah Paripurna untuk LPJ Bupati TA 2012 telah dilaksanakan setidaknya diminggu berjalan ini. Tapi ini kenyataanya tidak,” terangnya seraya menambahkan, data-data dan koreksi yang dimaksud hingga kini kami para anggota Dekab belum menerimanya akan tetapi dirinya sangat optimis APBD-P TA 2012 Minsel tetap akan ditetapkan .
Selanjutnya dirinya meminta agar Bupati dapat memberikan tindakan tegas terhadap pejabat yang bekerja dengan moto Asal Ibu Senang (AIS). Karena itu semunaya akan meruygikan Bupati terlebih Masyarakat Minsel. “Kinerja Pejabat di lingkup Pemkab Minsel kerap ditemui seperti yang dimaksud hanya AIS, dan semuanya itu telah tersbutkti dengan banyaknya keluahan masyarakat terhadap kinerja pejabat ini,” tuturnya.
Sementara itu berbagai spekulasi berkembang dimasyarakat terkait penetapan APBD-P TA 2012, mereka menduga ada kemungkinan Kabupaten Minsel tak akan mengunakan APBD-P di TA 2012 ini, karena Paripurna LPJ Bupati TA 2012 hingga saat ini belum juga diparipurnakan oleh lembaga terhormat yaitu DPRD. “Minsel bakal terancam tak mengunakan APBD-P, karena dasar alasan yang kami simpulkan yaitu tentang Paripurna LPJ Bupati yang belum juga diparipurnakan DPRD dan telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang terjabar di Bab VIII pasal 172 poin ke lima yang berbunyi Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat satu paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” ujar Tokoh Masyarakat Minsel Sinyo Monigir mewakili tokoh masyarakat Minsel lainya.
Untuk itu Dirinya sangat menyayangkan budaya melanggar aturan yang kerap dilakukan kedua pihak (Pemkab-Dekab, red) ini, ketika melakukan pembahasan lebih khusus pembahasan APBD induk dan APBD-P. “Budaya ini telah sering terjadi di Kabupaten Minsel, contohnya ditahun-tahun sebelumnya, hampir semua dilakukan dengan menabrak aturan, akahirnya masyarakat lah yang dirugikan. Karena pembahasan yang dilakukan mengejar waktu sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat tak dapat di akomodir didalamnya,” tukasnya.
Seharusnya menurutnya, kedua pihak tersebut yang merupakan penentu pembangunan dan kesejahtraan masyarakat ini harus lebih mengoptimalkan kinerjanya masing-masing, agar kedepan apa yang diharapkan untuk menjadikan Minsel lebih baik dan sejahtera akan terwujud. “Ini harus menjadi motivasi bagi kedua pihak sehingga kedepan masyarakat boleh berbangga diri dengan hasil yang dicapai pihak Pemerintah dan Lembaga DPRD,” pungkasnya.(try01)


Copyright © 2010 - Lintas Sulut. Developed by: |RSS Feed |Hubungi Kami |Online: 1 |Hits: 70 / 110708
0 Komentar
Form Komentar Berita